MAROS — Pemkab Maros menyiapkan skema pinjaman daerah Rp100 miliar untuk menutup defisit dalam rancangan APBD 2027.
Dalam rancangan tersebut, pendapatan daerah Maros diproyeksikan mencapai Rp1,417 triliun. Sementara kebutuhan belanja mencapai Rp1,517 triliun.
Artinya, terdapat selisih sekitar Rp100 miliar antara pendapatan dan belanja yang harus ditutup melalui pembiayaan.
Rencana tersebut disampaikan Bupati Maros Chaidir Syam dalam rapat paripurna DPRD Maros. Dia mengatakan, penerimaan pembiayaan dari pinjaman itu akan membuat posisi pembiayaan netto mencapai Rp100 miliar dengan Silpa nihil.
“Dana pembiayaan ini difokuskan untuk penguatan RSUD dr La Palaloi, khususnya pembangunan gedung perawatan dan pengadaan alat kesehatan,” ujar Chaidir.
Rencana pinjaman daerah tersebut kini masih dalam pembahasan bersama PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI).
Pemkab Maros menyiapkan tenor pengembalian pinjaman sekitar tiga hingga delapan tahun.
Selain untuk penguatan RSUD dr La Palaloi, arah kebijakan APBD 2027 tetap difokuskan pada sejumlah sektor prioritas, yakni kesehatan, pendidikan, serta infrastruktur dan pelayanan publik.
Di sektor kesehatan, Pemkab Maros akan melanjutkan program Universal Health Coverage (UHC) melalui BPJS Kesehatan. Pemenuhan sarana dan prasarana medis juga menjadi perhatian.
Sementara di bidang pendidikan, anggaran diarahkan untuk melanjutkan peningkatan dan perbaikan sarana-prasarana sekolah.
Untuk sektor infrastruktur, salah satu proyek yang menjadi perhatian adalah pembangunan Jembatan Pakerre. Pemkab Maros mengalokasikan Rp3 miliar pada tahun ini dan memproyeksikan anggarannya meningkat menjadi Rp12 miliar pada 2027.
Pemkab Maros juga menyiapkan penambahan dua unit armada pemadam kebakaran baru untuk Kecamatan Tompobulu dan Mallawa. Armada lama juga akan mendapat perawatan.
Di sektor kebersihan, pemerintah daerah berencana membeli tiga unit truk pengangkut sampah baru. Armada tersebut akan digunakan untuk memperluas jangkauan pelayanan ke Kecamatan Camba, Cenrana, dan Mallawa.
