Maros – Komisi II DPRD Kabupaten Maros melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah tenant di kawasan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Rabu (23/9/2026). Langkah ini diambil demi memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Maros dari sektor pajak restoran dan retribusi.
Dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPRD Maros, Marjan Massere, rombongan wakil rakyat ini turun bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan manajemen bandara untuk mengecek langsung penggunaan tapping box atau alat rekam transaksi di lokasi.
Marjan menegaskan, sidak ini merupakan bentuk evaluasi dewan terhadap pelaksanaan regulasi daerah. Ia menyoroti dari 100 lebih tenant yang beroperasi di kawasan bandara, tingkat penggunaan tapping box sebagai alat kontrol kepatuhan wajib pajak masih tergolong minim.
“Saya yakin 100 sampai 200 persen kenaikan PAD kita itu akan maksimal ketika kita aktif turun ke lapangan, mengevaluasi, dan memasangkan alat tapping box sebagai kontrol transaksi,” tegas Marjan di sela-sela kunjungannya.
Politikus PAN ini mengungkapkan, DPRD sebelumnya telah menganggarkan pengadaan 30 unit tapping box. Ke depan, pihaknya mendesak agar jumlah alat ini terus ditambah hingga seluruh wajib pajak di bandara terintegrasi dengan sistem pemantauan daerah.
Selain mengincar pajak makanan dan minuman, Komisi II juga menyoroti sistem retribusi parkir bandara yang saat ini dikelola oleh pihak ketiga.
Marjan memastikan pihaknya akan segera memanggil pengelola parkir tersebut ke meja rapat kerja. Pemanggilan ini bertujuan untuk memastikan laporan penerimaan tiket parkir yang disetorkan ke APBD sesuai dengan perputaran uang di lapangan.
Di luar urusan pajak, rombongan DPRD ini turut menekan pengelola bandara agar lebih serius menggarap program Corporate Social Responsibility (CSR) bagi warga Maros.
Marjan meminta dana CSR tidak sekadar dicairkan untuk bantuan sosial sesaat, melainkan disalurkan untuk pembinaan tenaga kerja jangka panjang. Ia menargetkan adanya program yang bisa mencetak pemuda lokal menjadi tenaga kerja di bandara, serta membantu UMKM Maros meningkatkan daya saingnya.
Bahkan, merespons musim kemarau yang sedang terjadi, Marjan secara khusus meminta pihak bandara turun tangan membantu Pemkab Maros mendistribusikan air bersih ke sejumlah wilayah yang dilanda kekeringan parah.
Sementara itu, Kepala Bidang Pengendalian Bapenda Maros, Ilham Ruslan, mengonfirmasi bahwa saat ini baru ada sekitar 30 objek wajib pajak restoran yang masuk pendataan Bapenda di wilayah bandara.
“Sudah ada 25 (restoran) yang dipasangkan tapping box dan satu untuk parkir, jadi totalnya 26 titik,” beber Ilham.
Meski demikian, Ilham memaparkan bahwa realisasi pajak restoran saat ini sudah menunjukkan tren yang positif. Dari total target Rp 23,8 miliar di tahun ini, Bapenda telah berhasil meraup Rp 18,2 miliar atau sekitar 76 persen.
“Dari total target Rp 23,8 miliar tersebut, berarti sisa Rp 5,5 miliar yang harus kita kejar hingga akhir tahun,” tutupnya.
