MAROS — DPRD Maros menyoroti antrean kendaraan di sejumlah SPBU yang kian parah dalam beberapa hari terakhir. Antrean kendaraan, terutama truk dan bus yang hendak mengisi solar, bahkan meluber hingga ke badan jalan dan mengganggu arus lalu lintas.
Legislator DPRD Maros, Marjan Massere, meminta pemerintah dan Pertamina segera mengambil langkah untuk mengatasi persoalan tersebut.
Menurut Marjan, antrean BBM tidak hanya terjadi di Kabupaten Maros, tetapi mulai dirasakan di sejumlah daerah di Sulawesi Selatan.
“Kita berharap pemerintah pusat yang berwenang dan terkait dengan energi migas ini bisa mengantisipasi secepatnya karena ini sudah menjadi isu nasional, bukan hanya kedaerahan,” kata Marjan, Sabtu (12/09/2026).
Ia menyebut kondisi antrean dalam dua hingga tiga hari terakhir sudah semakin parah.
“Sudah sangat parah dan kita berharap pihak Pertamina, khususnya manajemen SPBU yang ada di Kabupaten Maros, bisa mengantisipasi secara maksimal untuk bagaimana solar ini,” ujarnya.
Marjan menilai persoalan tidak hanya menyangkut ketersediaan BBM. Antrean kendaraan berat yang mengular hingga ke sisi jalan juga mulai berdampak terhadap kelancaran lalu lintas.
Truk dan bus yang berjejer menunggu solar membuat pengguna jalan lain ikut terdampak, terutama di sekitar SPBU yang berada di jalur dengan volume kendaraan tinggi.
Karena itu, Marjan meminta Pertamina tidak hanya memastikan distribusi BBM, tetapi juga mengantisipasi dampak antrean di lapangan.
Ia mendorong Pertamina berkoordinasi dengan aparat keamanan untuk mengatur kendaraan yang mengantre, khususnya truk dan bus.
“Jangan sampai antrean kendaraan ini kemudian mengganggu arus lalu lintas. Harus ada langkah antisipasi dan pengaturan di lapangan,” kata Marjan.
Marjan mengatakan pihaknya juga telah melakukan pemantauan ke sejumlah perusahaan sebagai bagian dari monitoring dan evaluasi.
Dalam kegiatan tersebut, pihaknya sempat berdiskusi dengan pihak Pertamina terkait kondisi antrean BBM yang terjadi di lapangan.
“Kemarin, tapi bukan secara kelembagaan. Kami melakukan kunjungan ke perusahaan-perusahaan untuk monitoring dan evaluasi. Kami singgah-singgah juga di situ, berdiskusi dengan pihak Pertamina,” jelasnya.
Dampak antrean panjang tersebut dirasakan langsung masyarakat. Salah seorang pengendara, Akbar, mengaku harus berpindah dari satu SPBU ke SPBU lain untuk mendapatkan BBM.
Ia awalnya mencoba mengisi Pertalite di SPBU Pattunuang, Kecamatan Simbang. Namun, stok Pertalite di lokasi tersebut sedang kosong.
Akbar kemudian mencoba ke SPBU Jawi-jawi, Kecamatan Bantimurung. Namun, antrean kendaraan sudah terlalu panjang sehingga ia memilih membeli BBM eceran.
“Saya pilih beli di pengecer yang botolan, capek mengantre,” ujar Akbar.
Ia membeli BBM eceran dengan harga Rp13 ribu per liter.
Akbar mengaku terpaksa mengambil pilihan tersebut karena harus segera berangkat bekerja.
“Itu pun sisa dua botol yang ada. Kalau mau ditunggu Pertamina, bisa-bisa saya telat bekerja,” katanya.
Ia juga menepis anggapan bahwa kondisi tersebut membuat masyarakat melakukan panic buying.
“Apanya mau panic buying kalau memang yang mau dibeli tidak ada?” ujarnya.
Menurut Akbar, kondisi tersebut justru merugikan pengendara karena waktu banyak terbuang untuk mencari SPBU yang masih memiliki stok.
“Karena kalau begini terus, kami yang rugi. Rugi waktu. Bagus kalau mengantre lama, dapat barangnya, tapi kadang malah habis,” keluhnya.
Marjan berharap persoalan ketersediaan BBM tersebut segera ditangani. Ia meminta Pertamina dan pihak terkait bergerak cepat agar antrean tidak semakin panjang dan aktivitas masyarakat tidak t
