MAKASSAR – Gerakan Aktivis Mahasiswa (GAM) mendesak Presiden Prabowo Subianto mencopot Menteri Kehutanan karena dinilai gagal menangani persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia.
Desakan tersebut disuarakan saat GAM menggelar aksi unjuk rasa di simpang tiga Jalan AP Pettarani–Hertasning, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (20/10/2026).
Dalam aksi itu, massa menyoroti evaluasi dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, terutama terkait penanganan karhutla yang dinilai belum menunjukkan penyelesaian konkret.
Panglima Besar GAM, Andi Fajar Wasis, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk kritik mahasiswa terhadap persoalan kebakaran hutan dan lahan yang terus menjadi perhatian di sejumlah wilayah Indonesia.
“Ini tidak terlepas dari berbagai problematika yang sampai hari ini belum menemui titik terang, khususnya persoalan kebakaran hutan dan lahan,” kata Fajar saat ditemui di lokasi aksi.
Menurut Fajar, pemerintah pusat dan daerah harus segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi karhutla.
Ia menilai, pemerintah juga perlu mengevaluasi regulasi, memperketat pengawasan, serta memperkuat penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam pembakaran hutan.
Fajar menyoroti dugaan celah regulasi dan lemahnya penegakan hukum yang dinilai membuka peluang terjadinya kebakaran hutan secara masif.
Sejumlah wilayah yang menjadi perhatiannya meliputi Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Jambi, Riau, dan wilayah Sumatera lainnya.
GAM Desak Penuntasan 95 Kasus Karhutla
Selain meminta pencopotan Menteri Kehutanan, GAM mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus-kasus karhutla yang telah memasuki tahap penyidikan.
Fajar secara khusus meminta Kapolri yang baru memberikan perhatian serius terhadap 95 kasus yang disebutnya telah naik ke tahap penyidikan.
Ia menegaskan, peningkatan status perkara harus diikuti dengan proses hukum yang jelas hingga penetapan tersangka apabila penyidik menemukan bukti yang cukup.
“Kami sebagai masyarakat dan mahasiswa berharap ada penetapan tersangka. Pihak yang terbukti terlibat harus diadili seadil-adilnya dengan mengedepankan akuntabilitas dan transparansi,” ujarnya.
Ia juga meminta aparat menindak semua pihak yang terbukti terlibat, termasuk korporasi. Menurutnya, keterbukaan informasi mengenai perkembangan penyidikan penting agar masyarakat dapat mengawasi proses penegakan hukum.
Menteri ESDM Juga Diminta Dicopot
Dalam aksi tersebut, GAM turut mendesak Prabowo mengevaluasi jajaran Kabinet Merah Putih.
Organisasi mahasiswa itu menilai evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran harus diikuti dengan pembenahan kabinet, terutama pada kementerian yang dianggap berkaitan dengan penanganan karhutla.
“Kami mendorong Prabowo Subianto agar dalam evaluasi dua tahun kepemimpinan ini perlu ada penyegaran dan pembaruan di Kabinet Merah Putih,” kata Fajar.
“Di antaranya pencopotan Menteri Kehutanan dan Menteri ESDM yang kami anggap gagal menjalankan tugasnya,” tambahnya.
Fajar mengatakan, desakan tersebut merupakan bagian dari kritik mahasiswa terhadap kebijakan pemerintah dalam menangani persoalan lingkungan dan dampaknya bagi masyarakat.
GAM meminta pemerintah memperkuat pencegahan karhutla, meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan usaha, serta memastikan penegakan hukum berjalan transparan dan akuntabel.
Fajar juga menyinggung wacana kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Sulawesi Selatan. Ia meminta pemerintah menunjukkan langkah nyata dalam menangani persoalan karhutla sebelum presiden berkunjung ke daerah tersebut.
“Kami meminta dan menantang Prabowo dari wacana kunjungan itu untuk segera mengatasi persoalan kebakaran hutan dan lahan sebelum menginjakkan kaki di tanah Sulawesi Selatan,” tegasnya.
Menurut Fajar, kunjungan presiden ke daerah semestinya tidak sekadar menjadi agenda seremonial, tetapi juga menjadi momentum untuk memastikan persoalan masyarakat mendapat perhatian dan penanganan serius.
Ia berharap pemerintah memperhatikan masyarakat yang terdampak karhutla serta menindak pihak-pihak yang terbukti bertanggung jawab atas kebakaran tersebut.
“Kami menganggap kedatangan Prabowo Subianto bukan sekadar ajang seremonial, melainkan harus menjadi momentum untuk melakukan perbaikan yang lebih nyata bagi masyarakat yang dirugikan akibat kebakaran hutan dan lahan,” pungkasnya.(*)
