MAKASSAR, INIKATA.id — Sebanyak enam kecamatan di Kota Makassar terdampak kekeringan. Kondisi tersebut menyebabkan 47.252 jiwa atau 13.929 kepala keluarga (KK) mengalami kesulitan mendapatkan air bersih.
Merespons kondisi itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar telah mendistribusikan 35 tandon air ke sejumlah wilayah terdampak.
Berdasarkan data BPBD Kota Makassar per 5 Agustus 2026, enam kecamatan yang terdampak yakni Ujung Tanah, Tallo, Biringkanaya, Tamalanrea, Panakkukang, dan Manggala.
Biringkanaya menjadi wilayah dengan jumlah masyarakat terdampak terbanyak, yakni 14.787 jiwa. Disusul Tallo sebanyak 10.672 jiwa, Tamalanrea 9.947 jiwa, Manggala 7.601 jiwa, Ujung Tanah 2.921 jiwa, dan Panakkukang 1.324 jiwa.
Untuk mempercepat penanganan, Pemerintah Kota Makassar menggelar Rapat Koordinasi Tanggap Darurat Bencana Kekeringan Tahun 2026, Kamis (13/8/2026).
Rakor tersebut diarahkan untuk memetakan dan mengerahkan seluruh sumber daya yang tersedia guna memperkuat operasi pemenuhan kebutuhan masyarakat di lapangan.
Kepala Pelaksana BPBD Kota Makassar, Muhammad Fadly, mengatakan pemenuhan kebutuhan air bersih menjadi prioritas utama selama masa tanggap darurat.
“Kekeringan datang perlahan, tetapi dampaknya langsung menyentuh kebutuhan paling dasar masyarakat. Karena itu kita tidak boleh menunggu kondisi menjadi lebih berat. Ketika masyarakat kesulitan air, pemerintah harus hadir,” ujarnya.
Operasi penanganan difokuskan pada penempatan tandon, distribusi air bersih, pelayanan kesehatan, serta pencegahan risiko kebakaran.
BPBD juga mendorong seluruh stakeholder untuk mengerahkan sumber daya yang dimiliki, mulai dari armada tangki air, sumber air, tandon, kendaraan distribusi, personel hingga dukungan operasional lainnya.
“Kita ingin setelah rakor ini tidak ada lagi pertanyaan siapa mengerjakan apa. Kita petakan kekuatan masing-masing, kita tentukan wilayahnya, kemudian kita bergerak bersama,” kata Fadly.
Saat ini, sebanyak 35 tandon telah didistribusikan ke wilayah terdampak. Rinciannya, 17 tandon ditempatkan di Kecamatan Ujung Tanah, 8 tandon di Biringkanaya, dan 10 tandon di Tallo.
Penempatan tandon dan distribusi air bersih akan terus dievaluasi berdasarkan asesmen lapangan. Hal ini dilakukan agar bantuan dapat diarahkan ke wilayah yang memiliki kebutuhan paling mendesak.
Penanganan juga difokuskan pada kelompok rentan, seperti balita, lansia, ibu hamil, dan penyandang disabilitas. Pemerintah turut mengantisipasi potensi gangguan kesehatan akibat keterbatasan air bersih.
Fadly menegaskan keberhasilan penanganan kekeringan tidak diukur dari banyaknya rapat atau instansi yang terlibat, tetapi dari kecepatan pemerintah memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Yang kita hitung bukan berapa kali kita rapat. Yang kita hitung adalah berapa banyak masyarakat yang bisa kita layani dan seberapa cepat air sampai kepada mereka. Itu ukuran operasi kita,” tegasnya.
Selama masa tanggap darurat, BPBD bersama instansi terkait akan terus melakukan pemutakhiran data dan asesmen di lapangan. Hasil asesmen menjadi dasar dalam menentukan prioritas wilayah, kebutuhan armada, penempatan tandon, hingga pola distribusi air bersih.
Pemkot Makassar juga mengharapkan keterlibatan perangkat daerah, TNI/Polri, BUMN/BUMD, dunia usaha, organisasi kemanusiaan, relawan, dan masyarakat untuk memperkuat penanganan kekeringan secara bersama-sama. (Anc)
