MAROS — Ketergantungan Kabupaten Maros terhadap dana pemerintah pusat kembali menjadi sorotan DPRD. Dari target pendapatan Rp1,417 triliun dalam RAPBD 2027, lebih dari Rp1 triliun masih berasal dari dana transfer.
Kondisi itu dinilai menjadi pekerjaan rumah Pemkab Maros untuk memperkuat pendapatan daerah. Terlebih, pada saat yang sama pemerintah daerah merancang pinjaman Rp100 miliar untuk menutup defisit anggaran tahun depan.
Sorotan tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi Golkar-Demokrat, Muh Danial, dalam rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Rancangan APBD 2027, Senin (14/9/2026).
Dalam RAPBD 2027, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Maros ditargetkan sebesar Rp400,22 miliar. Sementara dana transfer dari pemerintah pusat mencapai Rp1,017 triliun.
Menurut Danial, komposisi tersebut menunjukkan keuangan daerah masih sangat bergantung pada kucuran dana dari pusat.
Karena itu, Pemkab Maros didorong lebih agresif menggali sumber pendapatan baru, khususnya dari sektor pajak dan retribusi daerah.
“Kita tidak ingin Maros cuma jago membelanjakan anggaran, tapi melempem dalam menciptakan sumber pendapatan baru,” celetuknya.
Di sisi belanja, Pemkab Maros merancang pengeluaran sebesar Rp1,517 triliun. Dengan pendapatan Rp1,417 triliun, APBD 2027 mengalami defisit sekitar Rp100 miliar.
Defisit tersebut rencananya ditutup melalui pembiayaan berupa pinjaman daerah.
Struktur belanja itu terdiri atas belanja operasi sekitar Rp1,1 triliun, belanja modal Rp268,43 miliar, belanja tidak terduga Rp9 miliar, serta belanja transfer Rp139,48 miliar.
Belanja operasi menjadi komponen terbesar. Di dalamnya, alokasi untuk gaji pegawai mencapai Rp670,17 miliar, sedangkan belanja barang dan jasa sebesar Rp393,59 miliar.
Danial meminta besarnya belanja operasional tidak membuat ruang fiskal untuk kebutuhan masyarakat semakin terbatas.
“Jangan sampai APBD habis cuma buat ‘memberi makan’ mesin pemerintahan, sementara ruang untuk membiayai kebutuhan rakyat malah makin sempit,” tegasnya.
Rencana pinjaman Rp100 miliar juga tak luput dari perhatian DPRD. Fraksi Golkar-Demokrat menemukan adanya perbedaan informasi dalam dokumen RAPBD 2027 terkait pembiayaan utang tersebut.
Danial menyebut terdapat bagian dokumen yang mencantumkan penerimaan utang sebesar Rp100 miliar. Namun, pada bagian lain tercantum pembayaran pokok utang sebesar Rp1,5 miliar.
Ia meminta Pemkab Maros menjelaskan secara rinci struktur pembiayaan tersebut, termasuk penggunaan dana dan skema pengembaliannya.
Sorotan serupa disampaikan Fraksi PKS-Hanura. Perwakilannya, Rahmat Hidayat, meminta pinjaman Rp100 miliar hanya digunakan untuk proyek yang benar-benar jelas, matang, dan berdampak langsung kepada masyarakat.
Pemkab juga diminta menghitung kemampuan pembayaran utang secara cermat agar pinjaman tersebut tidak menjadi beban keuangan daerah pada tahun-tahun berikutnya.
Rahmat menyebut sejumlah persoalan mendesak yang harus menjadi perhatian, di antaranya krisis air bersih, ancaman banjir, perbaikan jalan, pasokan listrik, hingga kelancaran distribusi bahan pokok.
Proyek yang dibiayai dari pinjaman juga diminta tidak sekadar tercantum dalam dokumen anggaran. Perencanaannya harus matang sejak awal agar tidak berhenti di tengah jalan dan berujung pada SiLPA.
“Setiap proyek strategis harus matang dari sisi teknis sebelum dianggarkan, biar pelaksanaannya tidak mandek di tengah jalan dan menyisakan SiLPA,” ujar Rahmat.
Dalam RAPBD 2027, belanja modal sebesar Rp268,43 miliar direncanakan untuk pembangunan gedung dan bangunan sebesar Rp149,04 miliar serta jalan, jaringan, dan irigasi sebesar Rp54,73 miliar.
Sementara anggaran pendidikan disiapkan sebesar Rp425,35 miliar dan sektor kesehatan sebesar Rp402,31 miliar.
Rahmat menegaskan besarnya anggaran tersebut harus bisa diterjemahkan menjadi pembangunan yang benar-benar terlihat dan dirasakan masyarakat.
“Pertanyaannya sederhana: Apakah jalannya bagus? Irigasinya berfungsi? Gedungnya terpakai? Jangan cuma bangga anggarannya besar, tapi tunjukkan hasilnya ke rakyat,” pungkasnya.
