MAKASSAR — Pimpinan Daerah (PD) Tunas Indonesia Raya (TIDAR) Sulawesi Selatan bekerja sama dengan Pemerintah Kelurahan Pa’baeng-Baeng Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, menggelar kegiatan cek desil sekaligus sosialisasi program perlindungan sosial dan bantuan sosial pemerintah pusat.
Kegiatan tersebut bertujuan membantu masyarakat mengetahui posisi desil berdasarkan kondisi ekonomi keluarga.
Warga juga mendapat pendampingan untuk melakukan klarifikasi dan perbaikan data jika informasi dalam sistem tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Ketua PD TIDAR Sulsel, Vonny Ameliani Suardi, mengatakan kegiatan tersebut hadir untuk memudahkan masyarakat memahami data desil sekaligus memastikan data penerima bantuan sesuai dengan kondisi ekonomi masing-masing keluarga.
“Tujuan kegiatan ini untuk mempermudah masyarakat mengetahui dia masuk desil berapa. Jika tidak sesuai, kami akan bantu melakukan perubahan data agar sesuai dengan kondisi ekonominya,” kata Vonny, Minggu (30/8).
Menurutnya, TIDAR Sulsel juga memberikan pendampingan dalam proses pengisian dan klarifikasi data agar masyarakat tidak mengalami kebingungan saat mengurus data sosial ekonomi.
“Kami juga melakukan pendampingan pengisian dan klarifikasi data agar semuanya sesuai dan tidak membuat masyarakat bingung. Jadi, masyarakat jangan bingung. Datang ke kami dan kami akan bantu,” ujarnya.
Selain pengecekan desil, TIDAR Sulsel bersama pemerintah kecamatan juga memberikan informasi mengenai berbagai bantuan sosial dan program perlindungan sosial pemerintah pusat.
Sosialisasi mencakup Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), serta sejumlah program unggulan Presiden Prabowo Subianto, termasuk Sekolah Rakyat.
Sekolah Rakyat dan Bantuan Pemberdayaan
Pendamping PKH dari Kementerian Sosial (Kemensos), Kristianto Silalahi, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut, menjelaskan keterkaitan sejumlah program pemerintah bagi keluarga penerima manfaat.
Anggota DPRD Sulsel dan juga Ketua DPC Gerindra Jeneponto ini mengatakan peserta Sekolah Rakyat juga berpotensi mendapatkan dukungan program lain, termasuk bantuan Rumah Sejahtera Terpadu (RST) atau bedah rumah, serta Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE).
“Ketika anaknya menjadi peserta didik di Sekolah Rakyat, diberikan juga bantuan bedah rumah seperti yang saya bilang tadi, RST (Rumah Sejahtera Terpadu),” jelas Kristianto.
Menurut dia, pemerintah juga dapat memberikan dukungan melalui PPSE untuk membantu keluarga penerima manfaat mengembangkan usaha.
Kristianto menjelaskan bantuan PPSE mencapai Rp5 juta, tetapi pemerintah tidak menyerahkannya dalam bentuk uang tunai yang dapat dibelanjakan secara bebas. Petugas terlebih dahulu melakukan asesmen untuk mengetahui kebutuhan utama penerima.
“Diberikan bantuan Rp5 juta. Tapi tidak uang dikasih langsung. Diasesmen dulu, dilihat dulu apa kebutuhan-kebutuhan utamanya. Kemudian dijajaki proposal,” katanya.
Proposal tersebut kemudian menjadi dasar penggunaan bantuan untuk membangun atau mengembangkan usaha penerima manfaat.
Pemerintah, lanjut Kristianto, juga melakukan pemantauan terhadap pemanfaatan bantuan tersebut selama satu tahun.
“Itulah yang jadi acuan untuk membelanjakan bantuan Rp5 juta untuk bisa kita jadikan sebuah usaha. Kemudian dipantau selama satu tahun,” ujarnya.
Ia menambahkan, petugas Kementerian Sosial melakukan pemantauan terhadap penerima program. Pendamping PKH maupun petugas sosial lainnya dapat terlibat dalam proses tersebut sesuai dengan penugasan.
Kegiatan di Kecamatan Kelara ini diharapkan dapat membantu masyarakat memahami data desil, mekanisme bantuan sosial, serta berbagai program perlindungan sosial pemerintah sehingga warga dapat memperoleh informasi yang tepat dan mengakses program sesuai dengan kondisi dan kriteria yang berlaku.(***)
